Sanksi Bagi PNS Terkait dengan Pencapaian Sasaran Kerja Pegawai

Jika pembaca adalah PNS, saya ajak untuk menyatukan persepsi bahwa SKP (Sasaran Kerja Pegawai) yang telah Anda susun sejak 2 Januari 2014, adalah bukan sebagai pengganti DP3.

SKP adalahSasaranKerjaPegawai, yaiturencanakerjadantarget yang akandicapaiolehseorangPNS dalamsatutahunPenilaian (jika sudah disahkan akan berfungsi sebagai kontrak kerja), dengan demikian SKP lebih berfungsi sebagai suatu alat penilaian kinerja.

Bagaimana dan Kapan SKP Dinilai?

Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan dengan bobot kegiatan.

Bila realisasi kerja melebihi dari target maka capaian SKP dapat lebih dari 100 (seratus).

Bila SKP tidak tercapai yg diakibatkan oleh faktor di luar kemampuan individu PNS, maka penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya.

Tugas tambahan yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP, bukan sebagai bagian dari SKP.

Penilaian SKP dan Perilaku Kerja PNS dilakukan oleh Pejabat Penilai pada akhir Desember setiap tahunnya.

Sanksi Hukuman Disiplin Sedang

Apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% s.d. 50%, PNS yang bersangkutan diberikan sanksi Hukuman Disiplin tingkat Sedang, berupa:

• penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
• penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
• penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Sanksi Hukuman Disiplin Berat

Apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25%, diancam dengan sanksi Hukuman Disiplin Berat, berupa:

• Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
• Pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah
• Pembebasan dari jabatan
• Pembehentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
• Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS